BPN Jakut Abaikan 2 Surat Dari Pengacara Dimpos Sitompul UU KIP di Pertanyakan Publik

JAKARTA UTARA

LENSA HUKUM

lensahukum.co.id

Terkait Persoalan Tanah Eigendom Verponding No. 5725. Afscrtft No. 22 WL dengan luas. 432.000 M2 yang terletak di Kampoeng Soenter en Kelapa Gading Jakarta Utara, Merupakan Sub bagian dari Verponding No.5725 milik Djamilus, MBA.

Pasalnya, Kuasa Hukum Dimpos Sitompul, SH.MH, yang berkantor di LAW FIRM DILYS & Co, yang beralamat : Jalan Sudirman,Komplek Ruko Perumnas I. B II No. 18 Kota Bekasi. Telah mengirimkan surat 2(dua) kali Kepada SPBU dan BPN Jakarta Utara, Belum mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan.

Tim Media Lensa Hukum, mencoba Konfirmasi terkait Tanah Verponding yang di Klaim milik Djamilus, MBA. Diduga tanah yang ditempati SPBU no. 34xxxxx di jalan Sunter Kemayoran jakarta Utara bukan milik pemilik Pom Bensin tersebut, Kamis (27/02/2025)

Kedatangan tim Media Lensa Hukum pun disambut baik oleh orang yang mengaku dirinya sebagai manager SPBU yang bernama Musa. Saat ditemuinya, ” Mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah menerima surat satupun dan apapun, apalagi dari pengacara ini, ” Ucap, Musa.

Dalam hal ini, karena ada persoalan hukum jadi saya tidak punya wewenang untuk menjawab, karena bukan hak saya, biar itu hak pemilik atau kuasa hukumnya yang akan menjawab, yang penting nanti kita sampaikan kepada yang berhak menjawabnya,” Terangnya kepada Lensa Hukum baru baru ini.

Masih katanya Musa.Kalau kita disini hanya sebagai karyawan atau pegawai saja Pak, kalau ditanya luas berapa SPBU ini, Saya tidak tahu, tapi kalau ditanya tentang jumlah karyawan SPBU saya tahu, jumlahnya ada 40 orang,” Ujar, Musa.

Untuk area dari depan sampai belakang masih satu area termasuk ruko-ruko didepan ini dan untuk nama pemilik saya tidak berani menyebutkan namanya, yang intinya akan saya sampaikan kepada beliau atau kuasa hukumnya gitu, kita tidak boleh terlalu jauh tahu urusan ini, karena ini bukan urusan Saya dan tidak berani menerangkan, kalau urusan SPBU itu tanggung jawab saya, sebab masalah urusan hukum saya tidak punya kapasitas untuk menjawab masalah tanah ini ” Jelas, Musa.

Ditempat terpisah. Tim Lensa Hukum, coba mengkonfirmasi kepada pihak BPN Jakarta Utara Perihal Pelayanan Informasi Publik, mengenai surat permintaan informasi keterangan informasi publik yang dilayangkan oleh Tim Kuasa hukum Pak DJamilus, sempat juga Tim Lensa Hukum, mengutip kata yang pernah disampaikan oleh Dimpos Sitompul saat ditemui beberapa pekan lalu mengatakan, ” Bahwa Kami sudah bersurat 2 (dua) kali kepada BPN Jakarta Utara, ” Tegas, Dimpos.

Surat Pertama kami kirim dengan Nomor. 11.050/D&Co-S/XI/2024, yang dikirim kan pada tanggal 12 November 2024 dan yang kedua dengan Nomor. 11.051/D&Co-S/XI/2024 yang kami kirim pada 6 Desember 2024 dan hingga sampai saat ini, juga belum juga ada balasan, padahal kami mohon diberikan Informasi, ingin minta Informasi saja sulit, padahal ini untuk kepentingan Hukum klien kami Pak DJamilus,” Katanya saat diwawancarai eksklusif dikantonya, Selasa (25/2/2025) baru-baru ini.

Ditempat terpisah, Iwan Novianto yang mengaku hanya menangani masalah tanah adat, saat dikonfirmasi diruang kerjanya. Mengatakan, bahwa surat ini, salah turun kepada saya, dan kalau materi surat memang tidak tepat ke saya, ini terkait Verponding dan kedua terkait letak posisi, dan ini tidak ada kaitan disini salah, nanti akan kami benerkanlah kepada bagian terkait, memang posisi ini kurang, karena dia yang lebih tahu,” Terangnya. Kamis. (27/02/2025)

“Karena saya juga baru menjabat 1 (satu) bulan lamanya dan abang harus tahu keterbatasan saya (Iwan.Novianto-red) dan akan disampaikan kebagian terkait, nanti bisa langsung masuk kebagian terkait, dan kalau kita hanya di Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) nanti seperti apa, yang penting surat ini, akan kita terusi kebagian terkait dengan keterbukaan informasi publik saya tidak ada tupoksi, karena memang bagiannya bukan ditempat saya, dan kalau mengenai surat banyak disini, bukan tidak dijawab dan nanti pasti dijawab,” Kata Iwan.

Lebih Lanjut. Iwan. Menyampaikan, Menurut pendapat saya. Refrensi Undang-Undang. Nomor. 14 tahun 2008 itu, turunannya diatur di Permen ATR/Kepala BPN. Nomor. 32 Tahun 2021 dan itulah batasan kami dan kita hanya mendiskusikan surat ini, kebagian terkait sesuai materi surat,” Jelasnya.

Sementara BPN belum bisa menjelaskan secara detail, Transparansi dan keterbukaan informasi, kini jadi sorotan serta jadi pertanyaan Publik. Walaupun sudah diundangkan Undang-Undang. Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentu sangat penting di butuhkan oleh masyarakat, berdasarkan pada prinsip keterbukaan informasi dan pengecualian yang terbatas dan ruang lingkup informasi yang dapat diakses oleh publik sangat luas sehingga memungkinkan untuk memperoleh informasi sebanyak banyaknya, seperti Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Tim Lensa Hukum akan datang kembali Ke BPN Jakarta Utara. Untuk mempertanyakan amanah, Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik, Bersambung.

(RM.Rhagil/Sam Lubis)